PENYAMPAIAN LHP BPK ATAS LKPD DIY TA 2013: ”WTP bukan tujuan akhir pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara”

23/05/2014 – 15:27

DSC_6927Yogyakarta (Jumat, 23 Mei 2014) – BPK RI Perwakilan DIY menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran (TA) 2013. Acara penyerahan dilaksanakan dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD DIY. Penyerahan LHP BPK  ini dilakukan untuk memenuhi amanat UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa BPK harus menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) paling lambat dua bulan sejak diserahkannya LKPD (unaudited). Laporan yang diserahkan terdiri dari tiga laporan, yaitu LHP atas Laporan Keuangan, LHP atas Sistem Pengendalian Intern  dalam kerangka pemeriksaan LKPD, dan LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan LKPD.

Pemerintah Daerah DIY wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan memberikan jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut tersebut kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima. Selain itu, kami mengharapkan DPRD DIY untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan dan ikut mendorong Pemerintah Daerah untuk melakukan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan BPK. Sehingga fungsi pengawasan lembaga perwakilan akan semakin bermanfaat bagi terciptanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.” Demikian tegas Kepala Perwakilan, Sunarto merujuk pada UU Nomor 15 Tahun 2004.

Lebih lanjut disampaikan bahwa Opini BPK atas LKPD Daerah Istimewa Yogyakarta TA 2013 adalah  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Tercapainya opini WTP atas LKPD Pemerintah DIY, menunjukkan bahwa pada tahun 2013: (1) Laporan keuangan yang disajikan pemerintah DIY telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan cukup dalam pengungkapan,  (2) Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Daerah atas pengelolaan keuangan daerah telah efektif menghasilkan laporan keuangan, dan (3) terkait kewajaran penyajian informasi keuangan telah patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sunarto juga mewanti-wanti bahwa perlu disadari jika opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Hal ini karena opini WTP tidaklah menjamin bahwa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban bebas dari kecurangan, Opini WTP tidak menyimpulkan bahwa SPI telah berjalan secara efisien dan ekonomis, serta opini WTP tidak menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah telah memberikan kinerja terbaiknya untuk pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Lebih jauh Kepala Perwakilan juga mengingatkan bahwa tercapainya opini WTP kali ini tidaklah menjamin bahwa tahun-tahun yang akan datang BPK juga memberikan opini WTP atas LKPD DIY. Perubahan opini sangat dimungkinkan terjadi, antara lain disebabkan adanya kejadian baru dan/atau peraturan perundang-undangan baru yang mempengaruhi transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, perubahan opini juga dapat terjadi jika permasalahan/kondisi yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya tidak diselesaikan secara bijak sehingga terjadi lagi di masa depan dengan nilai dan lingkup yang lebih material, begitupun sebaliknya.