PENYERAHAN LHP BPK ATAS LKPD TAHUN ANGGARAN 2013: ”Empat Kabupaten/Kota WTP dan Satu Kabupaten masih WDP”

23/05/2014 – 10:09

Yogyakarta (Kamis, 22 Mei 2014) – BPK RI Perwakilan Provinsi DIY menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Sleman Tahun Anggaran (TA) 2013 kepada Ketua DPRD Kota/Kabupaten masing-masing. Hal ini dilakukan untuk memenuhi amanat UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Laporan yang diserahkan terdiri dari tiga laporan, yaitu LHP atas Laporan Keuangan, LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, dan LHP atas Sistem Pengendalian Intern.

BPK RI memberikan opini mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pertimbangan dalam pemberian opini atas Laporan Keuangan antara lain adalah kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektifitas sistem pengendalian intern.” demikian Kepala Perwakilan, Sunarto mengawali pidatonya. Lebih lanjut disampaikan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, disimpulkan bahwa untuk tahun anggaran 2013 sebanyak empat Kabupaten/Kota berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelas dan satu Kabupaten masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Kota Yogyakarta

 Opini BPK atas Laporan Keuangan Kota Yogyakarta TA 2013 adalah  WTP dengan paragraf penjelas. Penjelasan yang perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah Kota Yogyakarta adalah belum memasukkan penerimaan dari pengelolaan Education Hotel (Edotel) Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMK N) 4 dan SMK N 6 serta Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) yang langsung digunakan sebagai belanja. Selain itu, masih terdapat aset tetap hasil sensus yang tidak dapat ditemukan fisiknya, belum memasukan Piutang PBB pelimpahan KPP Pratama yang sudah diverifikasi; serta  sedang menghadapi gugatan perdata terkait pemutusan kontrak secara sepihak atas kerjasama bangun Guna Serah (BOT).

Kabupaten Bantul

Opini BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten Bantul TA 2013 adalah  WTP dengan paragraf penjelas. Penjelasan yang perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah  masih adanya dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang belum dipertanggungjawabkan, belum diilakukannya verifikasi Piutang PBB Tahun 1994 s.d. 2012 dan belum dilakukannya  pencocokan data Piutang PBB, serta Aset Tetap belum seluruhnya disajikan dengan informasi yang lengkap dan jelas.

 Kabupaten Kulon Progo

Opini BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten Kulon Progo TA 2013 adalah  WTP dengan paragraf penjelas. Penjelasan yang perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo adalah adanya penambahan aset tetap yang berasal dari rehab/renovasi/pemeliharaan pada beberapa sekolah yang tidak memenuhi batas minimal kapitalisasi aset tetap. Selain itu masih terdapat buku perpustakaan sebanyak 6.584 eksemplar yang berasal dari hibah belum dilakukan penilaian dan belum dicatat dalam Kartu Inventaris Barang. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo juga belum sepenuhnya menyajikan aset tak berwujud yang terdapat di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah. Juga ditemukan adanya aset lain-lain yang dikategorikan sebagai barang rusak berat, namun masih dalam kondisi baik dan rusak ringan.

Kabupaten Gunungkidul

Opini BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten Gunungkidul TA 2013 adalah  WDP. Hal-hal yang menjadi pengecualian dan perlu mendapat perhatian secara khusus oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah tidak melaksanakan penatausahaan Aset Tetap secara memadai yaitu temuan terkait Aset Tetap belum selesai ditindaklanjuti dan beberapa Aset Tetap belum dicatat dalam Buku Inventaris (BI) dan Kartu Inventaris Barang (KIB) serta penatausahaan Aset Tetap pada BI dan KIB di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak tertib.

Kabupaten Sleman

Opini BPK atas Laporan Keuangan Kabupaten Sleman TA 2013 adalah  WTP dengan paragraf penjelas. Penjelasan yang perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Sleman adalah Pemerintah Kabupaten Sleman belum menandatangani BAST piutang PBB-P2 atas pelimpahan piutang PBB-P2 sebelum tahun 2013 dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Sleman namun telah menerima pendapatan dari pelimpahan piutang PBB-P2 yang belum diserahterimakan tersebut.

Mengakhiri pidatonya, Sunarto kembali menegaskan bahwa sesuai dengan pasal 20 UU No 15 Tahun 2004, Pemerintah Kota/Kabupaten harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. Ia juga berharap bahwa Hasil Pemeriksaan BPK ini bisa memberikan dorongan dan motivasi demi terwujudnya akuntabilitas dan transparansi keuangan Negara.