Workshop Implementasi Percepatan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah

15/11/2013 – 13:24

DSC_016914 November 2014, bertempat di Hotel Royal Ambarrukmo, BPK RI  menyelenggarakan Workshop Implementasi Percepatan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah terhadap Bendahara Berdasarkan Peraturan BPK No. 3 Tahun 2007 dan Efektifitas Hasil Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah untuk Tim Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah/Majelis TP-TGR. Acara workshop ini dihadiri oleh BPK RI Perwakilan DIY, BPK RI Perwakilan Jawa Tengah serta seluruh entitas di wilayah DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Tujuan dari workshop tersebut salah satunya adalah untuk memberikan pemahaman mengenai penyelesaian kerugian negara karena penyelesaian kerugian negara secara administratif oleh pimpinan instansi belum optimal yang disebabkan belum ada persamaan persepsi tentang kerugian negara dan penyelesaiannya. Wakil Ketua BPK RI, Hasan Bisri, yang bertindak sebagai keynote speaker menyampaikan bahwa penyamaan persepsi tentang penyelesaian kerugian negara/daerah ini penting karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa hasil pemeriksaan BPK selalu berkaitan dengan masalah kerugian dan pidana.  Data menunjukkan bahwa selama tahun 2012 dari 17.282 kasus kerugian negara/daerah yang telah ditindaklanjuti ada 11.556 kasus.

Selain Wakil Ketua BPK RI, narasumber dalam acara tersebut adalah Kepala Ditama Binbangkum BPK RI Nizam Burhanuddin, Kepala Sub Direktorat Kepaniteraan Kerugian Negara dan Daerah Eko Setyo Nugroho, dengan moderator Kepala Sub Bagian SDM, Hukum dan Humas BPK RI Perwakilan Provinsi DIY Sandra Nursantie.