PENYERAHAN LKPD TAHUN ANGGARAN 2013: ”Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Pemda Se-DIY siap dinilai BPK”

25/03/2014 – 19:13

DSC_6109

Yogyakarta (Selasa, 25 Maret 2013) – Hari ini Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten se-wilayah Yogyakarta secara serentak menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2013 (TA 2013) kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DIY (BPK DIY). ”Penyerahan LKPD TA 2013 ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 56 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa LKPD disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.” demikian Kepala Perwakilan, Sunarto mengawali sambutannya.

Saya mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah menyerahkan LKPD TA 2013 tepat waktu sesuai amanat Undang-Undang”, ucap Sunarto melanjukan sambutannya. Selain sebagai upaya pelaksanaan amanat UU Nomor 1 Tahun 2004, acara ini juga merupakan bentuk ikrar bahwa laporan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah siap dinilai (diperiksa) oleh BPK. ”BPK DIY akan segera memeriksa LKPD tersebut, sehingga diharapkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas LKPD dapat disampaikan kepada DPRD 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah ini.” demikian harapan Sunarto merujuk pada UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara .

DSC_6110Penyerahan LKPD TA 2013 yang dilaksanakan di Auditorium BPK DIY ini dihadiri oleh Gubernur, Walikota, serta Para Bupati di wilayah Yogyakarta beserta perangkatnya. Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo dalam sambutannya sebagai wakil Pemerintah Daerah berharap agar kinerja pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pemerintah provinsi/kota/kabupaten TA 2013 lebih baik dari tahun sebelumnya. ”Jika pada tahun anggaran 2012 baru empat pemerintah daerah yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), semoga untuk TA 2013 semuanya bisa WTP.” demikian harapnya.

Pemeriksaan akan dilakukan BPK DIY dengan menjunjung tinggi nilai independensi, integritas, serta profesionalisme pemeriksa. Sinergi seluruh elemen (entitas yang diperiksa, stakeholder, serta masyarakat) akan mendukung tercapainya pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, sehingga pembangunan di wilayah Yogyakarta akan semakin maju dan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.