Wakil Ketua BPK: “Arsip adalah bukti pemeriksaan dan bukti hukum”

29/08/2013 – 12:07

Yogyakarta, 22 Agustus 2013. Bertempat di Hotel Ambarukmo, Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) menyelenggarakan Sosialisasi Undang – Undang No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pada Perguruan Tinggi, Rumah Sakit, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan instansi vertical di wilayah Istimewa Yogyakarta.

Acara tersebut dibuka oleh Wakil Ketua BPK RI, Hasan Bisri, yang sekaligus bertindak sebagai keynote speaker yang didampingi oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi DIY, Sunarto. Dalam sambutannya beliau menyampaikan arti pentingnya arsip dalam mendukung proses pemeriksaan keuangan negara. Kenapa BPK menganggap penting karena selama ini BPK mendapatkan fakta dan kenyataan di lapangan bahwa banyak pertanggungjawaban dan pengelolaan  aset tidak didukung dengan dokumentasi yang memadai. Ini menunjukkan bahwa arsip pengelolaan keuangan negara dan kekayaan negara sangat penting. Oleh itu BPK sangat mendukung upaya ANRI untuk melestarikan arsip-arsip yang mempunyai nilai sejarah dan arsip-arsip yang berkaitan dengan kekayaan negara.

Dalam UU No 7 Tahun 1971 dan PP No 34 Tahun 1979 secara jelas disebutkan bahwa BPK memegang peranan penting dalam menentukan masa retensi arsip dan dalam proses pemusnahan arsip. Pasal 5 ayat 3 disebutkan bahwa dalam menentukan retensi arsip keuangan dan atau arsip kepegawaian terlebih dahulu perlu didengar pertimbangan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan atau Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

UU No 7 Tahun 1971 tersebut kemudian digantikan dengan UU No 43 Tahun 2009. Dalam UU Kearsipan yang baru tersebut BPK tidak lagi berwenang untuk menentukan retensi arsip keuangan dan memberikan pertimbangan pemusnahan arsip keuangan. Tetapi dalam Penjelasan Pasal 16 ayat (2) disebutkan bahwa Kerja sama pengawasan kearsipan dilakukan oleh Lembaga Kearsipan antara lain dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Inspektorat Lembaga Negara, dan inspektorat daerah, serta satuan pengawas internal di BUMN atau BUMD. Selanjutnya dalam Pasal 54 juga disebutkan bahwa Pedoman Retensi arsip disusun oleh Kepala ANRI bersama dengan lemabaga teknis terkait yang salah satunya adalah Badan Pemeriksa Keuangan berkaitan dengan arsip keuangan.

“Arsip dapat menjadi bukti pemeriksaan dan bukti pemeriksaan dapat menjadi bukti hukum”, kata Wakil Ketua yang menunjukkan arti penting arsip dalam menunjang kegiatan pemeriksaan BPK. Dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) disebutkan bahwa pemeriksa harus mempersiapkan dan memelihara dokumen pemeriksaan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan serta bukti yang cukup , kompeten dan relevan harus diperoleh untuk menjadi dasar yang memadai bagi temuan dan rekomendasi. Pembukaan acara sosialisasi tersebut ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Ketua BPK RI yang didampingi oleh Plt. Kepala ANRI, Gina Masudah Husni.

lihat foto