Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Pemda DIY

27/05/2013 – 14:42

Yogyakarta, Senin (27 Mei 2013), Dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD DIY, BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemda DIY TA 2012 kepada DPRD dan Gubernur DIY. Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut terdiri dari 3 (tiga) buku yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah, yaitu:

  1. Buku Pertama, adalah Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat  opini atas Laporan Keuangan;
  2. Buku Kedua adalah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dalam kerangka pemeriksaan Laporan Keuangan; serta
  3. Buku ketiga adalah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan.

Pada Tahun Anggaran 2011 yang lalu, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan paragraf penjelasan yaitu atas Penyajian Investasi Non permanen yang belum disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan serta atas Penyajian Aset Tetap yang belum dilakukan penyusutan sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan. Selama Tahun Anggaran 2012, Pemerintah Daerah DIY telah melakukan upaya yang cukup memadai untuk melakukan perbaikan dalam pengelolaan investasi non permanen dan aset tetap tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah DIY Tahun Anggaran 2012 dapat diungkapkan bahwa Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2012 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tercapainya opini WTP atas LKPD Provinsi DIY membutikan bahwa pada tahun 2012 :

  1. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan cukup dalam pengungkapannya.
  2. Ssitem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah atas pengelolaan keuangan daerah telah efektif menghasilkan laporan keuangan
  3. Terkait kewajaran penyajian informasi keuangan telah patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 “Meraih opini WTP bukanlah pekerjaan mudah. Tercapainya opini WTP kali ini tidak menjamin bahwa tahun – tahun yang akan datang BPK juga memberikan opini WTP“, demikian sekilas petikan pidato Inspektur Utama (Tortama) Keuangan Negara V BPK RI, Heru Kreshna Reza,  dalam sambutannya pada acara tersebut. Perubahan opini sangat dimungkinkan terjadi, antara lain disebabkan:

  1. Adanya kejadian baru dan/ atau peraturan perundang-undangan baru yang mempengaruhi transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah; maupun
  2. Permasalahan/ kondisi yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan tidak diselesaikan secara bijak sehingga terjadi lagi di masa depan dengan nilai dan lingkup yang lebih material, begitupun sebaliknya.

Untuk itu BPK mengharapkan Pemerintah Provinsi DIY dapat menindaklanjuti LHP BPK melalui media rencana aksi perbaikan tata kelola keuangan. Sembari melakukan langkah-langkah perbaikan tata kelola, pemerintah daerah harus menata kinerja-nya untuk mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan daerah demi kesajateraan masyarakat.