Kota dan Sleman tetap bertahan… Bantul Naik Peringkat…Kulon Progo dan Gunungkidul masih ”Dengan Pengecualian”

24/05/2013 – 14:41

Yogyakarta (24 Mei 2013), BPK RI Perwakilan Provinsi DIY menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunung Kidul TA 2012 kepada Ketua DPRD Kota/Kabupaten masing-masing. Hal ini dilakukan untuk memenuhi amanat UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Laporan yang diserahkan terdiri dari 3 laporan, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI, Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kota Yogyakarta TA 2012 adalah sama dengan tahun sebelumnya yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan. Pada TA 2012 Penjelasan yang perlu mendapat perhatian ada 4, selain kemitraan dengan pihak ketiga dalam bentuk kerjasama bangun guna serah (Built, Operate, Transfer/BOT) Terminal Giwangan yang masih sama dengan tahun sebelumnya, penyajian Investasi Non Permanen, Penggunaan langsung Lain-Lain PAD yang sah, serta Penggunaan langsung Retribusi Daerah juga perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

Untuk Pemerintah Kabupaten Bantul, Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul TA 2012 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya TA 2011 yang tadinya Wajar Dengan Pengecualian (WDP),  Tahun 2012 ini Pemerintah Kabupaten Bantul mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan. Penjelasan yang perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah atas Penyajian Investasi Non Permanen (dana bergulir) dan penyajian Belanja Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa.

Untuk Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo TA 2012 masih sama dengan TA 2011 yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pada TA 2012 ini hal yang menjadi pengecualian dan perlu mendapat perhatian secara khusus oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo hanya 1 akun yaitu pada penatausahaan aset tetap belum memadai, meningkat dari TA 2011 sebanyak 2 akun yang dikecualikan yaitu pada pendapatan retribusi dan aset tetap.

Untuk Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul TA 2012 juga masih sama dengan TA 2011 yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). PadaTA 2012 ini hal yang menjadi pengecualian dan perlu mendapat perhatian secara khusus oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul  hanya 1 akun yaitu pada penatausahaan aset tetap belum memadai, meningkat dari TA 2011 sebanyak 4 akun yang dikecualikan yaitu pada akun persediaan, aset tetap, Pendapatan Asli Daerah serta Belanja Barang dan Jasa.

Untuk Pemerintah Kabupaten Sleman, Opini BPK RI adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan. Penjelasan yang perlu mendapat perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Sleman pada TA 2012 hanya 1 yaitu penggunaan langsung penerimaan unit produksi Sekolah Menengah Kejuruan sebagai belanja, meningkat dari TA 2011 sebanyak 2 penjelasan yaitu mengenai Investasi Non Permanen belum disajikan dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan dan Pemerintah Kabupaten Sleman belum melakukan penyusutan atas Aset Tetap.

            Dalam pidatonya Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi DIY, Sunarto, menjelaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara karena Opini WTP tidaklah menjamin bahwa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban bebas dari kecurangan, Opini WTP tidak menyimpulkan bahwa SPI telah berjalan secara efisien dan ekonomis. “Tercapainya opini WTP kali ini tidaklah menjamin bahwa tahun-tahun yang akan datang BPK juga memberikan opini WTP atas LK Pemerintah Daerah”, kata Kepala Perwakilan lebih lanjut. Perubahan opini sangat dimungkinkan terjadi, antara lain disebabkan:

  1. Adanya kejadian baru dan/ atau peraturan perundang-undangan baru yang mempengaruhi transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah; maupun
  2. Permasalahan/ kondisi yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan tidak diselesaikan secara bijak sehingga terjadi lagi di masa depan dengan nilai dan lingkup yang lebih material, begitupun sebaliknya.

Sesuai dengan pasal 20 UU No 15 Tahun 2004, maka diharapkan agar semua Pemerintah Kota/Kabupaten se-Provinsi DIY segera menindaklanjuti rekomendasi BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Diharapkan pula Hasil Pemeriksaan BPK ini bisa memberikan dorongan dan motivasi untuk memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).