Sosialisasi Aplikasi SISDM, Cuti, Absensi, PP No 46 Tahun 2011 serta LHKPN

17/06/2013 – 11:21

DSC-2Jum’at, 14 Juni 2013, Bertempat di Ruang Auditorium R. Soerasno seluruh pegawai di lingkungan BPK RI Perwakilan DIY menghadiri acara sosialisasi Aplikasi SISDM, Absensi, Cuti, PP No 46 Tahun 2011 serta LHKPN yang disampaikan oleh Tim dari Biro SDM BPK Pusat yang dipimpin oleh Kasubag Jabatan Fungsional Biro SDM, Kris Dianto. Acara tersebut dibuka oleh Kepala Sekretariat Perwakilan, Hardinah. Dalam sambutannya Kepala Sekretariat menyampaikan bahwa tujuan dari diadakannya sosialisasi tersebut adalah untuk memperkenalkan aplikasi SISDM  yang baru dan diharapkan setelah sosialisasi ini para pegawai dapat segera melakukan pemutakhiran data.

Aplikasi SISDM yang baru tersebut merupakan aplikasi berbasis web sehingga pegawai dapat mengaksesnya melalui internet dan dapat secara aktif memutakhirkan atau mengupdate datanya sehingga dapat terwujud data pegawai yang akurat, lengkap dan terkini.

Selain telah terintegrasi dengan presensi yang nantinya juga akan menggantikan aplikasi PIP (Pusat Informasi Pegawai), dalam aplikasi yang baru ini juga terdapat layanan mandiri berupa pelayanan cuti pegawai. Dengan fasilitas tersebut para pegawai dapat mengajukan cuti melalui aplikasi SISDM dan atasan langsung akan memberikan persetujuan untuk permohonan cuti tersebut melalui aplikasi ini juga. Hal ini tentu akan mempermudah pegawai dan juga mempercepat proses pengajuan cuti itu sendiri.

Selain sosialisasi aplikasi SISDM, cuti dan absensi, Biro SDM juga memberikan sosialisasi mengenai Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Penilaian Prestasi Kerja PNS tersebut akan dimulai pada 1 Januari 2014 dan akan menggantikan DP3.

Tujuan dari penerapan Prestasi Kerja PNS tersebut adalah untuk menjamin obyektifitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja. Di awal tahun, para PNS wajib menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) berdasarkan rencana kerja tahunan instansi. Prestasi kerja PNS akan dinilai dengan proporsi 60% SKP dan 40% perilaku kerja. Di BPK, penilaian prestasi kerja tersebut sebenarnya telah dimulai dengan diterapkannya MAKIN (Manajemen Kinerja) khususnya untuk pegawai pemeriksa. Tetapi nantinya mulai 1 Januari 2014 MAKIN juga akan diterapkan pada pegawai non pemeriksa.

Penyampaian LHKPN bagi pegawai BPK telah diatur dalam SK Sekjen No. 513 Tahun 2012 tentang Kewajiban Penyampaian LHKN di Lingkungan BPK RI. Dalam SK tersebut penyelenggara Negara di lingkungan BPK RI yang wajib menyampaikan LHKPN adalah :

  • Pejabat Eselon I pada pada Unit kerja Sekretaris Jenderal, Inspektorat Utama, Direktorat Utama, Auditorat Utama Keuangan Negara, dan Staf Ahli;
  • Pejabat Eselon II pada Unit kerja Sekretaris Jenderal, Inspektorat Utama, Direktorat Utama, Auditorat Utama Keuangan Negara dan BPK Perwakilan;
  • Pengendali Mutu pada Unit Kerja AKN I s.d. VII dan BPK Perwakilan;
  • Pengendali Teknis pada Unit Kerja AKN I s.d. VII dan BPK Perwakilan;
  • Ketua Tim Senior pada Unit Kerja AKN I s.d. VII dan BPK Perwakilan;
  • Ketua Tim Yunior Senior pada Unit Kerja AKN I s.d. VII dan BPK Perwakilan;
  •  Anggota Tim Senior pada Unit Kerja AKN I s.d. VII dan BPK Perwakilan;
  •  Anggota Tim Yunior pada Unit Kerja AKN I s.d. VII dan BPK Perwakilan;
  •  Bendahara Pengeluaran; dan
  •  Pengelola Anggaran dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa.

Sosialisasi SDM yang berlangsung selama 1 hari penuh tersebut ditutup oleh Kepala Perwakilan, Sunarto. Dalam penutupan tersebut Kepala Perwakilan berpesan agar para pegawai dapat segera melakukan pemutakhiran data sehingga harapan terciptanya database pegawai yang lengkap dan akurat dapat segera dicapai.

 
Lihat Foto