Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Pemda DIY

29/05/2013 – 10:41

DSC_7137Yogyakarta, Senin (27 Mei 2013), Dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD DIY, BPK RI menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemda DIY TA 2012 kepada Ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Laksana dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X. Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut terdiri dari 3 (tiga) buku yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah, yaitu:

  1. Buku Pertama, adalah Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat  opini atas Laporan Keuangan;
  2. Buku Kedua adalah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dalam kerangka pemeriksaan Laporan Keuangan; serta
  3. Buku ketiga adalah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah DIY Tahun Anggaran 2012 dapat diungkapkan bahwa Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2012 yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Tercapainya opini WTP atas LKPD Provinsi DIY membutikan bahwa pada tahun 2012 :

  1. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan cukup dalam pengungkapannya.
  2. Ssitem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah atas pengelolaan keuangan daerah telah efektif menghasilkan laporan keuangan
  3. Terkait kewajaran penyajian informasi keuangan telah patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 “Meraih opini WTP bukanlah pekerjaan mudah. Tercapainya opini WTP kali ini tidak menjamin bahwa tahun – tahun yang akan datang BPK juga memberikan opini WTP“, demikian sekilas petikan pidato Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara V BPK RI, Heru Kreshna Reza,  dalam sambutannya pada acara tersebut. Untuk itu, melalui media rencana aksi perbaikan tata kelola keuangan, BPK sangat mengharapkan Pemda DIY untuk menindaklanjuti LHP BPK dalam arti yang luas, yang ditunjukkan oleh:

  1. Komitmen pemerintah daerah dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan daerah yaitu dengan membangun sistem yang tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga harus efisien dan ekonomis. Sistem itu juga harus mampu melindungi semua pegawai Pemerintah daerah dari kemungkinan perbuatan curang sehingga sistem yang dibangun berfungsi juga sebagai fraud control system. Sistem pengelolaan dan tanggung jawab keuangan yang dibangun juga harus mampu memelihara/ menjaga data keuangan yang telah dimiliki pemerintah daerah. Hal ini menjadi penting agar pada tahun-tahun mendatang, kita masih dapat menelusuri data-data yang telah kita tata sampai dengan saat ini.
  2. Komitmen Pemda DIY untuk menata organisasi dan regulasi di lingkungan pemda serta berkomitmen teguh untuk memanfaatkan informasi keuangan demi pencapaian tujuan daerah mensejahterakan masyarakat pemda DIY.

Sembari melakukan langkah-langkah perbaikan tata kelola, pemerintah daerah harus menata kinerja-nya untuk mengoptimalkan pemanfaatan kekayaan daerah demi kesajateraan masyarakat.

Dalam sambuatannya Ketua DPRD DIY menyampaikan bahwa acara penyerahan LHP atas LKPD Pemerintah Daerah DIY tersebut merupakan tindak lanjut dari kesepakatan antara DPRD DIY dengan BPK RI  tentang tata cara penyerahan LHP BPK RI kepada DPRD DIY yang telah ditandatangani pada tanggal 13 Desember 2010 dengan tujuan untuk  mengefektifkan hubungan kerja antara BPK RI dengan DPRD DIY dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing – masing. DPRD DIY akan menggunakan LHP BPK RI tersebut sebagai bahan untuk pengawasan terhadap pelaksanaan APBD DIY, namun apabila DPRD DIY menemukan isi LHP yang belum jelas maka DPRD DIY akan meminta klarifikasi dan penjelasan dari BPK RI Perwakilan DIY. Ketua DPRD DIY juga mengucapkan selamat kepada Pemerintah Daerah DIY atas opini WTP yang telah diraih dan berpesan bahwa ini merupakan momentum untuk bekerja lebih baik dan bersih di masa yang akan datang. Dalam kesempatan tersebut Gubernur DIY juga menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah DIY akan segera menindaklanjuti temuan dan rekomendasi BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY seperti yang telah tercantum dalam LHP BPK.