Kota dan Sleman tetap bertahan… Bantul Naik Peringkat…Kulon Progo dan Gunungkidul masih “Dengan Pengecualian”

29/05/2013 – 10:24

DSC_6990Yogyakarta (24 Mei 2013), Untuk memenuhi amanat UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI Perwakilan Provinsi DIY pada hari Jum’at tanggal 24 Mei 2013 menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunungkidul TA 2012 kepada Ketua DPRD Kota/Kabupaten masing-masing. Hal ini dilakukan untuk memenuhi amanat UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Laporan yang diserahkan terdiri dari 3 laporan, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2012, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern.

Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kabupaten/Kota sewilayah DIY menghasilkan opini sebagai berikut :

  • Pemerintah Kota Yogyakarta TA 2012 adalah sama dengan tahun sebelumnya yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan. LHP atas LKPD Kota Yogyakarta TA 2012 tersebut diterima oleh Wakil Ketua II DPRD Kota Yogyakarta Agung Damar Kusumandaru dan Sekda Kota Yogyakarta Titik Sulastri.
  • Pemerintah Kabupaten Bantul, Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bantul TA 2012 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya TA 2011 yang tadinya Wajar Dengan Pengecualian (WDP),  Tahun 2012 ini Pemerintah Kabupaten Bantul mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan. LHP atas LKPD Kabupaten Bantul TA 2012 tersebut diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Bantul Tustiyani dan Bupati Bantul Sri Surya Widati.
  • Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo TA 2012 masih sama dengan TA 2011 yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP). LHP atas LKPD Kabupaten Kulon Progo TA 2012 tersebut diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo Ponimin Budihartono dan Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo.
  • Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul TA 2012 juga masih sama dengan TA 2011 yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP. LHP atas LKPD Kabupaten Gunungkidul tersebut diterima oleh Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Gunungkidul Hardono dan Wakil Bupati Kabupaten Gunungkidul Immawan Wahyudi.
  • Pemerintah Kabupaten Sleman, Opini BPK RI adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan. LHP atas LKPD Kabupaten Sleman TA 2012 tersebut diterima oleh Ketua DPRD Kabupaten Sleman Koeswanto dan Bupati Sleman Sri Purnomo.

            Dalam pidatonya Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi DIY, Sunarto, menjelaskan bahwa opini WTP bukanlah tujuan akhir dari pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara karena Opini WTP tidaklah menjamin bahwa dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban bebas dari kecurangan, Opini WTP tidak menyimpulkan bahwa SPI telah berjalan secara efisien dan ekonomis. “Tercapainya opini WTP kali ini tidaklah menjamin bahwa tahun-tahun yang akan datang BPK juga memberikan opini WTP atas LK Pemerintah Daerah”, kata Kepala Perwakilan lebih lanjut. Perubahan opini sangat dimungkinkan terjadi, antara lain disebabkan:

  1. Adanya kejadian baru dan/ atau peraturan perundang-undangan baru yang mempengaruhi transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah; maupun
  2. Permasalahan/ kondisi yang telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dan tidak diselesaikan secara bijak sehingga terjadi lagi di masa depan dengan nilai dan lingkup yang lebih material, begitupun sebaliknya.

 Ketua DPRD Kabupaten Sleman Kuswanto dalam sambutannya mewakili DPRD Kabupaten/Kota se-wilayah DIY menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan serta arahan dan bimbingan untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan sehingga diharapkan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota bisa meraih WTP. DPRD Kabupaten/Kota juga berharap agar BPK berkenan membuat program/kegiatan khusus secara berkelanjutan  untuk memberikan asistensi dalam pengelolalan keuangan daerah mulai perencanaan sampai dengan pelaporan mengingat selama ini masih sering terjadi keraguan dalam menterjemahkan/menimplementasikan peraturan perundang-undangan yang ada. DPRD Kabupaten/Kota juga berharap agar Pemerintah Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti saran2 / rekomendasi BPK dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Dalam sambutan Bupati Bantul Sri Surya Widati yang mewakili Bupati/Walikota sewilayah DIY menyampaikan bahwa masing – masing Pemerintah Kabupaten/Kota akan segera menindaklanjuti temuan BPK dan apapun predikat/opini yang diperoleh semoga bisa memacu utk lebih baik dalam pengelolaan laporan Keuangan dengan harapan semoga tahun depan semua bisa meraih WTP.

Sesuai dengan pasal 20 UU No 15 Tahun 2004, maka diharapkan agar semua Pemerintah Kota/Kabupaten se-Provinsi DIY segera menindaklanjuti rekomendasi BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Diharapkan pula Hasil Pemeriksaan BPK ini bisa memberikan dorongan dan motivasi untuk memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).