Keuangan Pemda Siap Diperiksa…

05/04/2013 – 07:32

LK UnauditedkecilYogyakarta, Kamis (28 Maret 2013), Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan agenda pemeriksaan rutin yang dilaksanakan oleh BPK RI setiap tahun pada Semester I sesuai dengan amanat UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Pemeriksaan Keuangan ini dimulai setelah diserahkannya LKPD yang belum diaudit (unaudited)  kepada BPK RI, sesuai dengan Pasal 56 UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara bahwa LKPD disampaikan Gubernur/Bupati/Walikota kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Penyerahan LKPD TA 2012 dilakukan secara serentak pada hari Kamis, 28 Maret 2013 bertempat di Ruang Auditorium Lama BPK RI Perwakilan Provinsi DIY. Penyerahan secara serentak tersebut bertujuan agar masing-masing entitas terpacu untuk bisa menyelesaikan LKPD tepat waktu, yang mana hal ini akan mempermudah BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan yang akan dimulai secara serentak di 6 (enam) entitas pada hari Senin, 1 April 2013.

Hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Gubernur DIY Sri Paku Alam IX, Bupati Gunungkidul Badingah, Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu, Wakil Bupati Bantul Sumarno, Wakil Bupati Kulon Progo Sutedjo dan Asisten III Bidang Administrasi Umum, Pontjosiwi.

Dalam sambutannya Kepala Perwakilan BPK RI DIY, Sunarto, menyampaikan bahwa perkembangan opini atas pemeriksaan LKPD pada Pemerintah Daerah DIY dan Kabupatan/Kota se-wilayah DIY menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Kota Yogyakarta telah tiga kali berturut-turut mendapatkan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Diikuti oleh Pemda DIY telah dua kali berturut-turut mendapatkan opini WTP. Dan terakhir Kabupaten Sleman yang tahun lalu telah berhasil pula mendapatkan opini WTP. Untuk Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kabupaten Gunungkidul meskipun belum mendapatkan opini WTP, masih WDP (Wajar Dengan Pengecualian) tapi tingkat WDP nya pun dari tahun ke tahun makin baik.  Diharapkan pada pemeriksaan keuangan di tahun 2013 ini entitas yang telah mendapatkan opini WTP dapat mempertahankannya,  demikian pula untuk yang WDP dapat lebih baik bahkan dapat  mencapai opini WTP.

Pada kesempatan tersebut Bupati Gunungkidul Badingah yang mewakili Kepala Pemeritah Kabupaten/Kota se-wilayah DIY menyampaikan bahwa semua pihak/komponen di Pemda berusaha untuk melaksanakan masukan dan rekomendasi BPK sehingga efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah dapat ditingkatkan dengan harapan semoga di tahun 2013 dapat meraih opini WTP. Wakil Gubernur DIY, Sri Paku Alam IX yang membacakan sambutan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X juga menyampaikan harapan bahwa dengan pemeriksaan atas LKPD yang dilaksanakan oleh BPK RI setiap tahun semoga bisa mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.