PERDA KABUPATEN GUNUNGKIDUL NO. 16 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Retribusi Izin Gangguan yang berlaku pada saat ini telah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 yang penyusunannya masih mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Sesuai dengan Pasal 141 huruf e Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Retribusi Izin Gangguan merupakan jenis Retribusi Perizinan Tertentu yang dipungut oleh daerah, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Daerah ini.

UU Gangguan Staatsblad Tahun 1926 No. 226 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Staatsblad Tahun 1940 No. 450; UU No. 15 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 5 Tahun 1984; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 18 Tahun 1999; PP No. 27 Tahun 1999; Permendagri No. 27 Tahun 2009; dan Perda Kab. Gunungkidul No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Gunungkidul No. 8 Tahun 2010.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:

1. Ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam peraturan ini
2. Nama, objek, dan subjek retribusi
3. Golongan retribusi
4. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa
5. Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarannya tarif
6. Struktur dan besarannya tarif
7. Wilayah pemungutan
8. Masa retribusi
9. Saat retribusi terutang
10. Penentuan pembayaran, tempat pembayaran, dan penundaan pembayaran
11. Tata cara penagihan
12. Penghapusan piutang retribusi yang kadaluarsa
13. Sanksi administratif
14. Pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi
15. Keberatan
16. Pengembalian kelebihan pembayaran
17. Ketentuan penyidikan
18. Ketentuan pidana
19. Ketentuan penutup