Sinergi BPK, BPKP dan Entitas

07/11/2012 – 07:31

                    Dalam rangka mendorong tata kelola keuangan Negara yang  akuntabel dan transparan, BPK RI Perwakilan Provinsi DIY menyelenggarakan  acara pertemuan antara BPK, BPKP serta  entitas di Provinsi DIY yang belum meraih opini WTP yaitu Pemerintah Kabupaten Bantul, Kulon Progo dan Gunung Kidul pada tanggal 6 November 2012 di Ruang Auditorium R. Soerasno. Tujuan dari acara tersebut adalah untuk mencari solusi dan menjembatani masing-masing entitas dalam meraih opini WTP.

    “Dalam hal teknis BPK tidak dapat membantu secara langsung, tetapi masing-masing SKPD dapat meminta bantuan dari BPKP agar opini WTP dapat segera diraih”, demikian sambutan dari Kepala Perwakilan BPK, Sunarto saat membuka acara tersebut. Latar belakang diselenggarakannya acara tersebut adalah karena banyaknya permintaan dari entitas agar BPK dapat memberikan bimbingan dalam penyusunan  Laporan Keuangan yang berdasarkan ketentuan hal tersebut tidak dapat dilakukan oleh BPK.  Dalam diskusi yang dipandu oleh Kepala Sub Auditorat DIY Eko Yulianto ditegaskan bahwa komitment yang kuat antara Bupati, Wakil Bupati, Inspektorat dan DPPKAD sangat diperlukan untuk mewujudkan harapan tersebut.

    Kepala Perwakilan BPKP DIY, Condro Imantoro menyampaikan bahwa dalam rangka meraih opini WTP diperlukan koordinasi antara Sekda, Inspektorat dan DPKAD. BPKP juga bersedia untuk memberikan bimbingan teknis. Komitmen dari BPKP tersebut mendapat sambutan dari entitas dengan harapan  mereka dapat segera menyusul entitas lain di Provinsi DIY yang telah meraih WTP yaitu Pemerintah DIY, Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman.