Provinsi DIY kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

01/06/2012 – 15:44

Yogyakarta, Jum’at (01 Juni 2012), Dalam sidang paripurna DPRD DIY, BPK RI Perwakilan Provinsi DIY menyerahkan Laporan Keuangan Propinsi DIY TA 2011 kepada Ketua DPRD dan Gubernur Provinsi DIY. Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut terdiri dari 3 (tiga) buku yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah, yaitu:

  1. Buku Pertama, adalah Laporan Hasil Pemeriksaan yang memuat  opini atas Laporan Keuangan;
  2. Buku Kedua adalah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dalam kerangka pemeriksaan Laporan Keuangan; serta
  3. Buku ketiga adalah Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DIY TA 2011, BPK RI memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraf penjelasan yaitu atas asset berupa konstruksi dalam pengerjaan yang dilakukan pada lokasi yang sama dengan instansi lain namun belum ada perjanjian pembagian lokasi.

Tercapainya opini WTP atas LKPD Provinsi DIY membutikan bahwa pada tahun 2011 :

  1. Laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan cukup dalam pengungkapannya.
  2. Ssitem Pengendalian Intern Pemerintah Daerah atas pengelolaan keuangan daerah telah efektif menghasilkan laporan keuangan
  3. Terkait kewajaran penyajian informasi keuangan telah patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 “Meraih opini WTP bukanlah pekerjaan mudah. Tercapainya opini WTP kali ini tidak menjamin bahwa tahun – tahun yang akan datang BPK juga memberikan opini WTP“, demikian sekilas petikan pidato Anggota V BPK RI, Sapto Amal Damandari,  dalam sambutannya pada acara tersebut. Untuk itu BPK mengharapkan Pemerintah Provinsi DIY dapat menindaklanjuti LHP BPK melalui media rencana aksi perbaikan tata kelola keuangan. Salah satunya adalah dengan mengimplementasikan Nota Kesepahaman tentang penerapan e-audit yang telah ditandatangani oleh Gubernur DIY dengan Kepala Perwakilan BPK. Koordinasi antara Perwakilan BPK dengan pemerintah Provinsi DIY sangat diperlukan dalam pengembangan e-audit agar secara teknis e-audit dapat memberikan manfaat yang sebesar – besarnya bagi pencapaian tujuan pembangunan DIY.