Audit BPK : Tidak ada daerah yang ”Tidak Wajar”, dua ”Tanpa Pengecualian” dan tiga ”Dengan Pengecualian”

01/06/2012 – 08:40

Yogyakarta (31 Mei 2012), BPK RI Perwakilan Provinsi DIY menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman dan Kabupaten Gunung Kidul kepada Ketua DPRD Kota/Kabupaten masing-masing. Hal ini dilakukan untuk memenuhi amanat UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Laporan yang diserahkan terdiri dari 3 laporan, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2011, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern.

Dalam Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan, BPK RI memberikan opini mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan paragraph penjelasan. Sedangkan untuk Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Bantul dan Gunung Kidul mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Atas semua hasil pemeriksaan BPK RI ini, kami mengharapkan Pemerintah Kota dan Kabupaten segera menyusun rencana aksi berupa langkah – langkah perbaikan yang konkrit dan terarah untuk memperbaiki administrasi Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah dengan baik dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan“, demikian sekilas petikan pidato Kepala Perwakilan, Sunarto,  dalam sambutannya pada acara tersebut.

Sesuai dengan pasal 20 UU No 15 Tahun 2004, maka diharapkan agar semua Pemerintah Kota/Kabupaten se-Provinsi DIY segera menindaklanjuti rekomendasi BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Diharapkan pula Hasil Pemeriksaan BPK ini bisa memberikan dorongan dan motivasi untuk memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).