Pemerintah Kabupaten Gunungkidul terus melakukan upaya penurunan angka kemiskinan secara maksimal. Jika pada akhir 2018 angka kemiskinan 17,12 persen atau turun sekitar 1,5 persen dibanding tahun 2017, pada akhir tahun 2020 diharapkan akan turun minimal 3 persen maksimal menjadi 14,12 persen. Dalam dua tahun turun 3 persen berdasarkan asumsi rata-rata tahun-tahun sebelumnya tiap tahun turun 1,5 persen lebih.

Jika dapat turun menjadi 14 persen sudah melampaui target karena dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 15 persen lebih. “Lebih dari itu kami akan berusaha keras agar dapat sesuai dengan arahan Gubernur DIY angka kemiskinan satu digit atau 9 persen,” kata Wakil Bupati Gunungkidul Dr Drs H Immawan Wahyudi, SH., MH, Senin (4/3).

Dalam pengentasan kemiskinan tahun 2019 masih bertumpu pada sektor pariwisata. Banyaknya wisatawan masih menjadi andalan untuk menurunkan angka kemiskinan karena dana wisatawan ini sangat luas dampaknya terhadap pendapatan masyarakat. Sebagai contoh pada tahun 2018 pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor pariwisata hampir Rp 25 miliar.

Menurut teori Menteri Pariwisata, jumlah yang dibelanjakan kepada masyarakat 10 kali lipat dibanding yang diterima pemerintah. Artinya, selama tahun 2018 belanja wisatawan kepada masyarakat hampir Rp 250 miliar. Jumlah ini terjabarkan untuk belanja jajan, makan, cenderamata, transportasi, oleh-oleh dan sebagainya.

“Semuanya akan berdampak terhadap kegiatan usaha mikro kecil dan menengah, penjual jasa dan sebagainya,” tambahnya.

Oleh sebab itu pada tahun 2019 ini pemerintah mendorong jaringan pariwisata semakin diperkuat. Pengusaha transportasi, EO, pemandu wisata harus menerapkan teknologi informasi.

Swasta atau Ikatan Keluarga Gunungkidul (IKG) yang ada di luar daerah perlu mempelopori untuk memperkuat jaringan pariwisata. Dalam hal ini dapat membuka akses IT untuk memasarkan dan juga memfasilitasi kunjungan wisata ke Gunungkidul. Sekaligus akan mendorong pemerintah menerapkan e-tiketing.

(Selengkapnya: Tautan)