Pertemuan Teknis ke- 18 antara Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Jabatan Audit Negara (JAN) Malaysia  berlangsung di Yogyakarta, 17 s.d 19 Desember 2018. Pertemuan rutin tersebut membahas beberapa agenda yang telah menjadi kesepakatan dalam pertemuan sebelumnya.

Dalam sambutannya Auditor Utama Keuangan Negara V, Bambang Pamungkas menyampaikan “Sesuai dengan Risalah Rapat Pertemuan Teknis ke-17 di Kuching, Serawak, pada kesempatan ini agenda utama kami adalah berbagi informasi dan pengetahuan dalam beberapa topik sebagai berikut:

  1. Mengaudit Area Perbatasan Entikong;
  2. Kemajuan Proyek Penelitian Bersama tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs);
  3. Audit Kepatuhan tentang Tata Kelola Perusahaan Badan Usaha Milik Negara; dan
  4. Audit Manajemen Sumber Daya Air

Sejalan dengan tema INCOSAI XXII 2016 di Abu Dhabi, SAI diharapkan berkontribusi pada agenda PBB 2030 untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk tata pemerintahan yang baik dan memperkuat perang melawan korupsi. Langkah-langkah kerangka kerja kita mencakup komitmen tegas dari pihak pemerintah untuk mencapai SDGs, keterlibatan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang relevan, dan pengembangan sistem yang sesuai untuk pemantauan yang sedang berlangsung.Pemerintah perlu memiliki program dan kegiatan yang komprehensif di daerah perbatasan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di daerah terpencil disekitar  perbatasan. Selain itu, Pemerintah harus menyediakan infrastruktur penting bagi daerah perbatasan melalui penyelarasan skema pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan pendekatan partisipatif.”

Selanjutnya Deputy Auditor General Jabatan Audit Negara Malaysia, Khalid Khan bin Abdullah Khan menyampaikan “Auditor agar menjadi lebih sensitif terutama dalam memenuhi permintaan dari pemerintah secara umum dan pemangku kepentingan khususnya. Isu-isu perubahan iklim yang mengarah ke perubahan tata kelola, perubahan cepat tersebut pada era informasi saat ini  memunculkan teknologi baru, munculnya isu-isu yang berdampak pada audit sektor publik. Audit sektor publik harus memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kami berharap bahwa program bilateral melalui Pertemuan Teknis ini akan mendorong upaya antara JANM dan BPK RI terutama dalam mengidentifikasi masalah dan tantangan serta solusi saran dalam hal kerja sama yang dapat dibangun.  Pertemuan ini membahas status rencana kerja  dan  potensi kolaborasi dan kerja sama di masa depan”

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Perwakilan BPK Provinsi D.I Yogyakarta Yusnadewi dan beberapa pejabat eselon II di lingkungan BPK RI.