All for Joomla All for Webmasters
Monday, November 20, 2017

Kasus Aktual

Ketua KUB Diperiksa Kejati DIY

YOGYAKARTA – Terpidana kasus korupsi tembakau Virginia Bantul Sudjono kemarin diperiksa Kejaksaan Tinggi (Kejati DIY) sebagai saksi untuk tersangka Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul Edy Suharyanta. Dengan pengawalan Anggota Kepolisian, Sudjono diperiksa hampir enam jam oleh penyidik Kejati. Sudjono sendiri telah divonis bersalah dalam...

Kejari Belum Tindak Lanjuti Temuan BPK

Kelebihan Anggaran Perjalanan Dinas KULONPROGO- Kejaksaan Negeri Wates belum berencana menindaklanjuti temuan atas perjalanan dinas fiktif di Pemkab Kulon Progo. Kejari baru turun tangan bila ada rekomendasi BPK. Kepala Seksi Intelijen Kejari Wates Arif Muda Dharmanta mengaku belum bisa mengomentari laporan BPK karena harus disesuaikan dengan...

Disdikpora Panen Rekomendasi

Hibah KONI jadi temuan, Pansus minta Pergub Dievaluasi. Jogja – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Provinsi DIJ paling banyak mendapatkan rekomendasi dari Pansus Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DPRD DIJ. Ada enam rekomendasi yang disampaikan Pansus untuk diselesaikan Satuan Kerja Perangkat Daerah...

WTP Sleman Bonus 20 PR

Minimarket Tak Berizin yang Krusial SLEMAN – Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK atas laporan keuangan Pemkab Sleman 2011/2012, bukan berarti dalam pelaksanaannya tanpa cacat. Sebanyak 20 catatan menjadi “PR” yang harus diselesaikan. Itu terdiri atas 12 catatan dalam sistem pengendalian intern. BPK juga menemukan...

Kejati Periksa Dua Anggota DPRD

BANTUL- Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY kembali memeriksa dua Anggota DPRD Bantul terkait kasus dana hibah KONI yang mengalir ke Persiba Bantul tahun 2011. Kedua Anggota Dewan yang dipanggil itu berasal dari Fraksi Demokrat, yaitu Nur Rachmad dan Ari Dewanto. “Tadi ke Kejati pukul 10.30 hingga...

Surat Penarikan Tunjangan Sudah Dikirim

YOGYA, TRIBUN – Panitia Khusus LHP BPK meminta Sekretariat DPRD DIY untuk menindaklanjuti persoalan tiga anggota dewan terkait persoalan hukum. Seperti diketahui, tiga anggota dewan yakni Rojak Harudin (FPKB) serta Ternalem PA dan Bambang Eko Prabowo (FDIP), tetap menerima tunjangan di luar gaji pokok...

Setwan Diminta Tagih Tunjangan

JOGJA – Pos anggaran tunjangan kerja senilai Rp115,5 juta untuk tiga Anggota DPRD DIY non aktif yakni Ternalem dan Bambang Eko Prabowo (Fraksi PDIP) serta Rojak Harudin (Fraksi PKB) berakhir dengan penagihan. Pansus DPRD DIY terkait tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)...

Minta Pemprov Evaluasi Hibah KONI BPK Serahkan Pengembalian ke Pemprov

Masuk Rekomendasi Pansus LHP BPK Jogja – Pansus Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DPRD DIJ tengah menyiapkan sejumlah rekomendasi yang akan dilaporkan di depan Rapat Paripurna Dewan Provinsi pada Senin (10/6) lusa. Di antara sekian banyak rekomendasi, masalah hibah untuk Komite...

Bupati Klaim Sudah Kembalikan Temuan BPK

KULONPROGO – Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengklaim telah mengembalikan kelebihan anggaran perjalanan dinas di sekretaris daerah, sebelum adanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Uang yang dikembalikan termasuk biaya perjalanan dinas yang diindikasikan fiktif. “Selama ini saya sudah mengkukuhkan diri, kalau  saya pergi...

KPK Back-Up Kejati Tuntaskan Kasus Bantul

Busyro: Kami Terus Lakukan Koordinasi SLEMAN - Dukungan terhadap Kejati DIJ menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi yang terjadi di Bantul disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga antikorupsi itu mengapresiasi langkah yang sudah dilakukan Kejati selama ini. “Kami terus koordinasi,” ujar Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas usai menjadi...

Tindak Lanjut Hibah KONI Harus Jelas

Sukamto: Temuan BPK Jangan sampai Jadi Perkara Hukum JOGJA – Ketua Pansus Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) DPRD DIJ Sukamto mengatakan, temuan terhadap penggunaan hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DIJ Rp1,1 miliar harus bisa ditindaklanjuti dengan jelas. Bila tindak...

BPK Serahkan Mekanisme ke Pemda

YOGYAKARTA – Keinginan Ternalem PA untuk dapat mengembalikan temuan BPK senilai Rp46 juta lebih dengan cara diangsur kembali mendapatkan angin segar. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan sepenuhnya mekanisme pelaksanaan salah satu dari tujuh rekomendasi hasil audit APBD 2012 tersebut kepada pemerintah daerah. Kepala Kantor Perwakilan...

Temuan BPK Harus Direspons

KULONPROGO- Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait tiket perjalanan dinas fiktif karena tidak tercatat dalam manifes, memancing reaksi dari Jogja Coruption Watch (JCW). JCW meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) Wates untuk menindaklanjuti temuan tersebut. “Kami mendorong dan meminta Kejari Wates untuk menindaklanjuti temuan BPK,” kata aktivis...

Gamelan Disdikpora Urung Dibuat

DP Rp362 Juta Belum Dikembalikan YOGYA, TRIBUN – Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY tahun lalu menganggarkan Rp1,2 miliar untuk pengadaan perlengkapan gamelan. Namun, pengadaan ini urung dikerjakan lantaran sampai akhir kontrak masa pengerjaan, CV A selaku pemenang lelang tak juga menyelesaikannya. Padahal, sesuai...

Pejabat Sering Ganti, Perpustakaan Tak Jelas

Jadi Temuan BPK JOGJA –Dewan mensinyalir ketidakberesan pembangunan perpustakaan terpadu di Banguntapan, Bantul tak hanya disebabkan oleh kesalahan rekanan belaka. Sebab lain diduga karena ketidakberesan birokrasi di tubuh Pemprov DIJ. Pasalnya, pejabat di Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) terlalu sering diganti. Sehingga tak bisa...

Ternalem Cs Boleh Nyicil Dana Tunjangan

YOGYAKARTA – Tiga Anggota DPRD DIY yang tengah terjerat dugaan korupsi boleh mengembalikan dana tunjangan yang diterimanya dengan cara dicicil. Sesuai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Ternalem PA, Bambang Eko Prabowo, dan Rozak Harudin harus mengembalikan tunjangan sekitar Rp133 juta lebih. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan...

BPK Temukan Perdin Fiktif

KULON PROGO – Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) terus jadi sorotan. Belakangan LHP BPK ternyata mengungkap 18 tiket perjalanan fiktif, karena tidak tercatat dalam manifes. BPK juga menemukan perjalanan dinas atas nama yang berbeda. Anggota Banggar DPRD Kulon Progo Agus Sujarwo mengatakan,...

BPK Tarik Gaji 3 Anggota DPRD

JOGJA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY menarik penghasilan di luar gaji pokok tiga anggota DPRD DIY, tervonis korupsi dana tunjangan DPRD Gunungkidul, yang besarnya total mencapai Rp113,5 juta. Sejak ditetapkan sebagai terdakwa pada 27 September 2012 oleh Pengadilan Tipikor, mereka masih menjalankan tugas...

Kejaksaan Siap Turun Tangan

Penyimpangan Anggaran Dana Desa di Bantul BANTUL – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bantul berjanji menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai pelanggaran aturan dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di daerah ini. Kepala Seksi Intelijen Kejari Bantul, Putro Haryanto, Senin (3/6) menyatakan, tindak lanjut berupa penyelidikan...

Kejati Berencana Gandeng BPK

Audit Dana Hibah Persiba YOGYAKARTA –Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY akan menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk audit Dana Hibah Klub Sepak Bola Persiba Bantul. Koordinator Intelijen Kejati DIY Abdullah yang sekaligus sebagai Ketua Tim Penyelidikan mengatakan, kemungkinan besar pihaknya akan minta bantuan BPK untuk Audit...

Jadi Temuan BPK, Pemkab Tertibkan ADD

BANTUL –Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) 2012 menjadi salah satu temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sehingga mulai tahun ini Pemerintah Kabupaten Bantul akan memberlakukan penertiban. Melalui Peraturan Bupati Bantul Nomor 28/2013 ADD akan hangus jika Pemerintah Desa belum menyerahkan Laporan Penyelenggaraan di desa...

DIY Pertahankan Opini WTP

JOGJA – Melalui Rapat Paripurna Istimewa DPRD DIY, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun Anggaran 2012, (27/5). Hasilnya, Pemda DIY kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah 2010, 2011 mendapatkan opini serupa. Dalam berkas...

Pemerintah Dinilai Lalai Soal Perpustakaan

“Seharusnya dari awal pemerintah tidak hanya mempertimbangkan harga.” YOGYAKARTA – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah lalai mengawasi proses pembangunan Gedung Perpustakaan Terpadu, sehingga terbengkalai. Ketua Komisi D DPRD DIY Nuryadi mendesak Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah segera...

Kelanjutan Penyelesaian Bioskop Indra Dipertanyakan

YOGYAKARTA – Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta akan memanggil Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah untuk membahas kelanjutan penyelesaian sengketa lahan bekas Bioskop Indra. Sekretaris Komisi B Agus Mulyono mengatakan Dewan akan memastikan pemberian uang tali asih bagi seluruh keluarga ahli...

Progres Pustaka Tak Disepakati

Pemda DIY Mengklaim Hanya 84%, PT Ampuh 90% YOGYAKARTA – Pemda DIY dan pihak ketiga belum menemui kata sepakat terkait progres penyelesaian pembangunan Perpustakaan Terpadu di Banguntapan, Bantul. Persoalan tersebut tentunya merugikan masyarakat DIY. Sebab, mereka tidak bisa memanfaatkan gedung bernilai puluhan miliar rupiah...

Tak Mau Tutupi Kasus Virginia

Edy Beberkan Keterlibatan Idham JOGJA – Keterlibatan mantan Bupati Bantul Idham Samawi dalam proses pencairan Hibah Tembakau Virginia sebesar Rp575 juta agaknya makin sulit dihindari. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Bantul (Dispertanhut) Bantul Edy Suharyanta membeberkan secara detail proses pencairan hibah tersebut. Sebelum mencairkan hibah...

Pengelolaan Aset, Ganjal Kulon Progo Raih WTP

KULON PROGO – Kulon Progo kembali gagal meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Seperti tahun lalu, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2012, Kulon Progo hanya meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Pengelolaan aset yang buruk, menjadi ganjalan utama. Bupati Kulon Progo Hasto Wardoyo mengatakan,...

Proyek Perpustakaan DIY Terancam Bermasalah

JOGJA – Perpustakaan DIY yang dibangun dengan nilai proyek sebesar Rp45 miliar belum dapat dipastikan kapan akan beroperasi. Persoalan hukum mengancam keberlanjutan proses pengerjaan selanjutnya. PT Ampuh Sejahtera selaku kontraktor gagal menyelesaikan pengerjaan meski telah diperpanjang sampai Januari dari target semula 2012. Gubernur DIY, Sri Sultan...

BPK Siap Mengaudit Tanjung Adikarto

Dewan sedang mengumpulkan data temuan. YOGYAKARTA – Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta menyatakan siap melakukan audit investigasi pembangunan Pelabuhan Tanjung Adikarto di Kabupaten Kulon Progo. Permintaan audit dikemukakan oleh Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat DIY, April lalu. “Kami siap melakukan audit, tapi sampai sekarang...

DIY Pertahankan Opini WTP

JOGJA- Melalui Rapat Paripurna Istimewa DPRD DIY, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY menyerahkan Laporan Keuangan Pemda DIY Tahun Anggaran 2012, Senin (27/5). Hasilnya, Pemda DIY kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setelah di 2010, 2011 mendapatkan opini serupa. Dalam berkas laporannya, BPK membagi sebanyak...

Sekda Bingung Permintaan DPRD DIY

KULONPROGO- Sekretaris Daerah Kulonprogo Astungkoro mempertanyakan sikap DPRD DIY yang menginginkan proyek pelabuhan segera diaudit investigatif. Astungkoro mengatakan sebenarnya audit sudah pernah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan. Karena itu, dia tidak tahu bagian mana dari pelabuhan tersebut yang perlu diaudit lagi oleh BPK seperti yang diminta...

Tersangka Kasus KONI Jadi 3 Orang

Kejari Tetapkan 2 Tersangka Baru SLEMAN- Kejaksaan Negeri (Kejari) Sleman kemarin kembali menetapkan dua tersangka lagi pada kasus dugaan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Sleman 2010-2011. Sementara satu tersangka yang lebih dulu ditetapkan berkasnya kini dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU) untuk segera...

Sekda Bantul Dicecar 20 Pertanyaan

YOGYAKARTA- Sekretaris Daerah (Sekda) Bantul Riyantono akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY untuk diperiksa terkait kasus dugaan penyimpangan dana hibah klub sepakbola Persiba Bantul, kemarin. Kedatangan Riyantono ini merupakan panggilan kedua setelah panggilan pertama pekan lalu tidak hadir dengan alasan berbarengan dengan tugas kedinasan. Pantauan...

Dugaan Korupsi Trans Jogja, BPK: Ada Indikasi Kerugian Negara

Laporan BPK segera diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta menyatakan telah menyelesaikan proses audit dalam kasus dugaan penyalahgunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2008-2009 dalam pengadaan 20 bus Trans Jogja.   Kepala BPK Yogyakarta Sunarto...

Penanganan Kasus Virginia Tersendat

Edy Suharyanta berobat ke Bandung   Bantul- Proses penanganan dugaan kasus korupsi dana bantuan intensifikasi tembakau Virginia terancam mandek. Penyebabnya beredar kabar Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan (Dispertahut) Edy Suharyanta akan berobat ke Bandung dalam waktu dekat ini.   “Ya, informasinya dalam waktu dekat Pak Edy (Edy Suharyanta,...

Pertanyakan Kinerja Inspektorat

Kerap Kecolongan, Banyak Temuan BPK   BANTUL- Berbagai persoalan yang mencuat di lingkungan Pemkab belakangan ini dinilai karena gagalnya Inspektorat melakukan pengawasan kinerja PNS. Institusi yang berwenang melakukan investigasi di internal Pemkab ini dinilai juga kerap kecolongan dengan banyaknya temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).   “Kalau Inspektorat bekerja...

Tiga Kabupaten Masih WDP

Jogja --  Tiga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) di DIY yakni Bantul, Gunungkidul, dan Kulonprogo masih mendapat predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 2012. Predikat tahunan ini secara resmi dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan DIY, Kamis (28/3). Kepala BPK Perwakilan DIY, Sunarto, menyatakan...

Enam Pemda Serahkan LKPD ke BPK

YOGYAKARTA- Pemerintah Daerah (Pemda) di wilayah DIY, termasuk Pemda DIY, Kamis (28/3) kemarin menyerahkan secara bersama-sama Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kamis merupakan batas akhir penyerahan LKPD oleh Pemerintah Daerah kepada BPK. Rencananya, Senin (1/4) proses audit atas Laporan Keuangan...

Desak Periksa Bupati Bantul

PNS Rela Jaminkan SK, karena Percaya Idham Samawi Jogja- Dugaan penyimpangan penggunaan Dana Hibah Persiba Bantul dari APBD 2011 Kabupaten Bantul Rp12,5 miliar harus segera dituntaskan. Untuk menjernihkan dan membuat terangnya masalah, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIJ didesak secepatnya memeriksa Bupati Bantul, Sri Suryawidati.  “Bupati adalah orang...

Tunggakan Parkir di Sleman Terus Ditertibkan

Sleman- Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika (Dishubkominfo) Sleman menertibkan tunggakan Retribusi Parkir. Hingga kini tunggakan Retribusi Parkir memang masih ada namun jumlahnya sangat sedikit. Kepala Seksi Perparkiran Dishubkominfo Sleman, Bambang Sumedi Laksono mengatakan, saat ini para penunggak terus dibina agar tak ada lagi tunggakan.  “Kini sudah...

BPK Hitung Kerugian Negara Transjogja

JOGJA- Ada perkembangan baru dalam penyelidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan Transjogja. Setelah menyelidik beberapa waktu, Kejati DIJ saat ini sedang berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghitung nilai kerugian keuangan negara dalam pengelolaan Transjogja selama 2008-2010. “Tim verifikator dari BPK sedang bekerja,” ujar...

Potensi Besar, Setoran Hanya Rp60.000/Bulan

SLEMAN-Retribusi Parkir di Kantor Pelayanan Perizinan dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Sleman, rupanya tidak masuk dalam Retribusi Parkir karena belum ada regulasi soal Parkir Tempat Khusus, parkir di dua area dinas ini masuk dalam kategori pajak parkir. Menurut Kepala Seksi Perparkiran Dishubkominfo Sleman,...

BOK Trans Jogja Diubah Jadi Rp5.145 per Km

  YOGYA, TRIBUN- Perjanjian Kerja Sama Pemda DIY- PT Jogja Tugu Trans (JTT) resmi diubah, setelah Pansus merampungkan pembahasan. Satu poin perubahan yang diberlakukan adalah besaran Biaya Operasional Kendaraan (BOK) 54 armada menjadi Rp5.145 per kilometer (km) per bus. Pada pengoperasian Trans Jogja kurun waktu 2008-2012,...

APBD Tak Bisa Selesaikan Kredit macet

Pernah Jadi Catatan BPK Jogja –Kredit macet UMKM korban gempa 2006 yang tersebar di koperasi, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), dan lembaga keuangan lainnya tak mungkin diselesaikan melalui APBDProvinsi DIY. Kepala Biro Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setprov DIY Retno Setijowati menyatakan bila diselesaikan dengan...

WTP Akan Sulit Terealisasi

Akibat Persoalan di Tubuh KONI SLEMAN – Gara-gara kasus yang mendera KONI, raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Sleman 2011 bisa luntur. Alasannya, hingga kemarin (8/2), lembaga pembinaan atlet itu belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan atas penggunaan...

Pemkab Masih Selesaikan 5 Temuan BPK

Bantul (KR)- Tahun 2013 mendatang, Kabupaten Bantul ditarget pendapatan pajak mencapai Wajib Tanpa Pengecualian (WTP). Adapun hal-hal yang dilakukan untuk mencapai WTP yakni menyelesaikan 20 rekomendasi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada 2011 lalu. “Saat ini dari 20 rekomendasi temuan BPK, kami sudah berhasil menyelesaikan...

BPK DIJ Siap Audit Danais

JOGJA- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIJ siap mengaudit dana keistimewaan (Danais). Sebab, dalam Pasal 7 Undang-Undang Keistimewaan disebutkan adanya dana itu meskipun tidak disebutkan angka pastinya. Namun, Pemprov DIJ mengajukan sebesar Rp1,2 triliun per tahun. “Kalau dana itu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara...

Retribusi Parkir Parangtritis Menguap

BPK Temukan Uang Tidak Masuk Kas Daerah Bantul-Kabar miring kembali menyelimuti pengelolaan parkir di kawasan Pantai Parangritis, Mancingan, Kretek. Sejak 2007, Pemkab Bantul ternyata belum memungut pajaki parkir dan retribusiii jasa atas usaha tempat khusus parkir di kawasan pantai tersebut. Kasus ini terungkap setelah Badan Pemeriksa...

SENGKETA BIOSKOP RUGIKAN DAERAH

JOGJA-Sengketa lahan bekas Bioskop Indra tak kunjung tuntas. Mereka yang mengaku ahli waris saling mengklaim memiliki jatah tali asih. Diduga telah muncul kerugian daerah akibat pencairan tali asih itu. Komisi A DPRD DIY mengaku pernah memberi rekomendasi pembatalan pemberian tali asih senilai miliaran rupiah itu...

HASIL PEMERIKSAAN BPK: Pengaruhi Citra Kepala Daerah

YOGYA (KR) – Hasil pemeriksaan laporan keuangan pemerintah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) ibarat rapor: Secara politis, opini yang diberikan BPK juga akan berpengaruh pada citra kepala daerah. Secara ekonomi, bagi daerah yang mendapat opini tertentu juga akan mendapat reward. “Ada motif gengsi...

Modal BUKP Ditambah

JOGJA-DPRD DIJ akan mengajukan penambahan modal bagi Badan Usaha Kredit Pedesaan (BUKP) dalam APBD Perubahan 2012. Ketua Komisi B Gatot Setyo Susilo menyatakan, komisi tersebut mengupayakan penambahan modal bagi 75 BUKP se-DIJ masing-masing Rp150 juta. Atau totalnya berkisar Rp11,2 miliar. Penambahan ini karena BUKP yang...

Sleman-BPK MoU Akses Keuangan

Sleman--Pemerintah Kabupaten Sleman dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan DIY menandatangani kesepakatan tentang petunjuk pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk mengakses data pemerintahan kabupaten dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Penandatanganan dilakukan Bupati Sleman Sri Purnomo dan Kepala BPK RI Perwakilan DIY...

Direksi Tarik Bonus Pegawai RSUD

Merespon Masukan dari Badan Pemeriksa Keuangan   BANTUL,TRIBUN- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai pemberian bonus bagi pegawai RSUD Panembahan Senopati, Kabupaten Bantul, sebesar Rp 650.120.000, melanggar perundang-undangan. Maka, setelah memperoleh masukan dari BPK, Direksi RSUD pun menarik kembali pemberian bonus tersebut. “BPK menyarankan, ke depan, pemberian bonus...

Dana Keistimewaan Tak Dicatat di APBD

YOGYA (KR)-Gubernur DIY Sri Sultan HB X memahami dana keistimewaani sebesar kurang lebih Rp 500 miliar yang akan diterima DIY tidak masuk sebagai bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebab dana keistimewaan dianggarkan oleh Kementerian Keuangan dalam APBN. “Tidak ada masalah, itu bukan...

Usut Aliran Dana TRANSJOGJA

Audit BPK Sebut Nyiprat Ke anggota Dewan             Jogja-Pansusi Perubahan Kerja Sama Pengelolaan Trans Jogja DPRD Provinsi DIJ belum satu suara soal rencana evaluasi Biaya Operasional Kendaraan (BOK)ii Trans Jogja. Berbeda dengan koleganya Arif Rahman Hakim, anggota lain Pansus tersebut yakni Rio Erwin Setyawan memiliki pandangan...
Free WordPress Themes, Free Android Games