All for Joomla All for Webmasters
Thursday, December 14, 2017

Uncategorized

NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA

PERDA g.kidul -5-2015

PERDA- G. kidul 4-2015 PERDA- G. kidul 4-2015

PERDA- g.kidul 3-2015

Pencanangan Zona Integritas

Pada tanggal 28 Oktober 2015 dilakukan penyerahan piagam pencanangan zona integritas di lingkungan BPK Perwakilan D.I.Yogyakarta. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang rapat Perwakilan DIY tersebut dilakukan oleh Inspektur pada Inspektorat Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan BPK RI, Bernardus Dwita Pradana kepada Kepala Perwakilan DIY, Parna. Kegiatan tersebut diselenggarakan...

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 – 2025

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 – 2025

Penyampaian LHP atas LKPD TA 2014

Yogyakarta (Selasa, 16/6/2015)- BPK Perwakilan DIY menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan keuangan Pemerintah Daerah DIY Tahun Anggaran 2014. Acara penyerahan dilaksanakan dalam Sidang  Paripurna Istimewa DPRD DIY. LHP diserahkan langsung oleh Wakil Ketua BPK RI, Sapto Amal Damandari kepada ketua DPRD DIY,...

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 193/PMK.05/2011, BN 2011/NO. 765, MENTERI KEUANGAN 2011

KREDIT - INVESTASI 2011 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 193/PMK.05/2011, BN 2011/NO. 765, MENTERI KEUANGAN 2011 10 HLM. PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KREDIT INVESTASI PEMERINTAH   ABSTRAK  :            -             Untuk mendukung pembiayaan kegiatan peningkatan produksi dan/atau pengendalian polusi yang dilakukan oleh usaha mikro dan usaha kecil, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja...

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 143/PMK.04/2011, BN 2011/NO. 549, MENTERI KEUANGAN 2011

BERIKAT - GUDANG 2011 PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO. 143/PMK.04/2011, BN 2011/NO. 549, MENTERI KEUANGAN 2011 13 HLM. KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG GUDANG BERIKAT   ABSTRAK  :            -             Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat, perlu ditetapkan Peraturan Menteri ini.        Dasar Hukum Peraturan...

PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 22, BN 2011/NO. 601, MENTERI AGAMA 2011

HAJI – PELAYANAN 2011 PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 22, BN 2011/NO. 601, MENTERI AGAMA 2011 5 HLM. PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS ABSTRAK  :            -     Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagaimana...

ERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 16, BN 2011/NO. 685, MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2011

BBM – PENYALURAN 2011 PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NO. 16, BN 2011/NO. 685, MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2011 8 HLM. PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG KEGIATAN PENYALURAN BAHAN BAKAR MINYAK ABSTRAK  :            -     Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan komoditas strategis dan ...

UNDANG-UNDANG NO. 5 LN 2011/NO. 51, TLN NO. 5215, PRESIDEN 2011

AKUNTAN - PUBLIK 2011 UNDANG-UNDANG NO. 5 LN 2011/NO. 51, TLN NO. 5215, PRESIDEN 2011 27 HLM. UNDANG-UNDANG TENTANG AKUNTAN PUBLIK ABSTRAK : Pembangunan nasional yang berkesinambungan memerlukan perekonomian nasional yang sehat dan efisien serta memenuhi prinsip pengelolaan yang transparan dan akuntabel untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan...

UNDANG-UNDANG NO. 16, LN 2011/NO. 104, TLN NO. 5248, PRESIDEN 2011

BANTUAN - HUKUM 2011 UNDANG-UNDANG NO. 16, LN 2011/NO. 104, TLN NO. 5248, PRESIDEN 2011 7 HLM. UNDANG-UNDANG TENTANG BANTUAN HUKUM   ABSTRAK :       -       Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum  yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana...

UNDANG-UNDANG NO. 21, LN 2011/NO.111, TLN NO. 5253, PRESIDEN 2011

OJK 2011 UNDANG-UNDANG NO. 21, LN 2011/NO.111, TLN NO. 5253, PRESIDEN 2011 39 HLM. UNDANG-UNDANG TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN   ABSTRAK :       -       Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta...

UNDANG-UNDANG NO. 15, LN 2011/NO. 101, TLN NO. 5246, PRESIDEN 2011

PEMILU – PENYELENGGARA 2011 UNDANG-UNDANG NO. 15, LN 2011/NO. 101, TLN NO. 5246, PRESIDEN 2011 74 HLM. UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM   ABSTRAK :       -       Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Untuk meningkatkan...

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENCANA 2011 PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NO. 3, LD 2011/NO. 3, WALIKOTA 2011 43 HLM. PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   ABSTRAK : Secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografis, Yogyakarta merupakan daerah rawan bencana, baik bencana alam maupun bencana non-alam, sehingga memiliki resiko bencana yang tinggi. Seiring dengan kebutuhan masyarakat...
Free WordPress Themes, Free Android Games